Sebelum berdiri Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional di Hambalang, Citeurerup, Bogor, Kementerian Pemuda dan Olahraga ternyata puyeng mencari tanah. Mereka sudah mencari tanah sejak 2003, tapi nyaris mentok. Bahkan Kementerian sampai didatangi dukun.
"Kami sudah menunggu sejak 2004," kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam--kini terpidana kasus suap Wisma Atlet, seperti diungkap laporan majalah Tempo edisi 4 Juni 2012 berjudul "Saldo Hambalang di Kas Demokrat".
Ketua tim pencari tanah Kementerian Olahraga, Deddy Kusdinar, mengakui sulitnya mendapat sertifikat tanah Hambalang. Deddy bercerita, pada 2003, Direktorat Jenderal Olahraga, yang saat itu berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional yang dipimpin Menteri Abdul Malik Fadjar, berencana membangun sekolah bertaraf internasional. Musababnya, Sekolah Olahraga Ragunan sudah diserahkan ke pemerintah DKI Jakarta karena pemberlakuan otonomi daerah.
Deddy dan timnya lalu menyurvei lima lokasi, antara lain di Karawang, Cibinong, dan Cikarang. Semula, tim mengincar tanah di Karawang. Tapi tanah di situ masih jadi sawah produktif. Akhirnya, tim merekomendasikan tanah di Bukit Hambalang. "Itu tanah negara, lebih murah, dan lokasinya dekat," kata Deddy.
Pada Mei 2004, Hambalang diputuskan jadi lokasi pembangunan. Wafid Muharam, yang saat itu kepala biro umum, mengakui ada pembagian duit untuk masyarakat yang menggarap tanah lokasi. Anehnya, pembangunan fasilitas langsung dimulai tahun itu juga. "Setelah (pemberian) duit kerokhiman, ada pembangunan masjid, asrama, dan lapangan sepak bola," ujar Wafid.
Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan meminta proyek dihentikan. Musababnya, belum ada sertifikat tanah Hambalang. Hingga Direktorat Olahraga menjadi kementerian yang dipimpin Adhyaksa Dault, bahkan hingga Adhyaksa tak menjabat menteri, sertifikat tak juga keluar. Badan Pertanahan enggan mengeluarkan surat keputusan karena belum ada surat pernyataan penyerahan lahan dari pengguna sebelumnya.
Adalah PT Buana Estate, perusahaan milik Probosutedjo, adik tiri mantan presiden Soeharto, yang menggunakan lahan itu sebagai area perkebunan. Wafid mengaku tiga kali menyurati Probosutedjo agar membuat surat pernyataan. Bahkan Wafid berjanji satu fasilitas olahraga dinamai "Gedung Probo".
Pada 2009, Wafid, yang menjabat Sekretaris Kementerian, meminta Kepala Biro Umum Fadlilah Mursjid, adik bekas Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursjid, menemui Probosutedjo. Wafid juga meminta bantuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bogor Endang Kosasih mengupayakan sertifikat Hambalang. "Termasuk dukun datang ke saya, ternyata tidak ada yang berhasil," ujar Wafid.
Barulah pada November 2009, Probosutedjo mengeluarkan surat pernyataan. Isinya: tak keberatan tahan di Hambalang dikelola Kementerian Olahraga. Dilengkapi tanda tangan di atas meterai, Probosutedjo menyatakan tak akan menuntut hak atas tanah itu selama tanah yang dikelola di luar milik Buana Estate. "Waktu saya naik haji, entah siapa yang bisa tembus ke Probo, saya dapat surat itu," kata Wafid.
sumber:http://www.tempo.co/read/news/2012/06/04/063408093/Mengurus-Tanah-Hambalang-Sampai-ke-Dukun
"Kami sudah menunggu sejak 2004," kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam--kini terpidana kasus suap Wisma Atlet, seperti diungkap laporan majalah Tempo edisi 4 Juni 2012 berjudul "Saldo Hambalang di Kas Demokrat".
Ketua tim pencari tanah Kementerian Olahraga, Deddy Kusdinar, mengakui sulitnya mendapat sertifikat tanah Hambalang. Deddy bercerita, pada 2003, Direktorat Jenderal Olahraga, yang saat itu berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional yang dipimpin Menteri Abdul Malik Fadjar, berencana membangun sekolah bertaraf internasional. Musababnya, Sekolah Olahraga Ragunan sudah diserahkan ke pemerintah DKI Jakarta karena pemberlakuan otonomi daerah.
Deddy dan timnya lalu menyurvei lima lokasi, antara lain di Karawang, Cibinong, dan Cikarang. Semula, tim mengincar tanah di Karawang. Tapi tanah di situ masih jadi sawah produktif. Akhirnya, tim merekomendasikan tanah di Bukit Hambalang. "Itu tanah negara, lebih murah, dan lokasinya dekat," kata Deddy.
Pada Mei 2004, Hambalang diputuskan jadi lokasi pembangunan. Wafid Muharam, yang saat itu kepala biro umum, mengakui ada pembagian duit untuk masyarakat yang menggarap tanah lokasi. Anehnya, pembangunan fasilitas langsung dimulai tahun itu juga. "Setelah (pemberian) duit kerokhiman, ada pembangunan masjid, asrama, dan lapangan sepak bola," ujar Wafid.
Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan meminta proyek dihentikan. Musababnya, belum ada sertifikat tanah Hambalang. Hingga Direktorat Olahraga menjadi kementerian yang dipimpin Adhyaksa Dault, bahkan hingga Adhyaksa tak menjabat menteri, sertifikat tak juga keluar. Badan Pertanahan enggan mengeluarkan surat keputusan karena belum ada surat pernyataan penyerahan lahan dari pengguna sebelumnya.
Adalah PT Buana Estate, perusahaan milik Probosutedjo, adik tiri mantan presiden Soeharto, yang menggunakan lahan itu sebagai area perkebunan. Wafid mengaku tiga kali menyurati Probosutedjo agar membuat surat pernyataan. Bahkan Wafid berjanji satu fasilitas olahraga dinamai "Gedung Probo".
Pada 2009, Wafid, yang menjabat Sekretaris Kementerian, meminta Kepala Biro Umum Fadlilah Mursjid, adik bekas Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursjid, menemui Probosutedjo. Wafid juga meminta bantuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bogor Endang Kosasih mengupayakan sertifikat Hambalang. "Termasuk dukun datang ke saya, ternyata tidak ada yang berhasil," ujar Wafid.
Barulah pada November 2009, Probosutedjo mengeluarkan surat pernyataan. Isinya: tak keberatan tahan di Hambalang dikelola Kementerian Olahraga. Dilengkapi tanda tangan di atas meterai, Probosutedjo menyatakan tak akan menuntut hak atas tanah itu selama tanah yang dikelola di luar milik Buana Estate. "Waktu saya naik haji, entah siapa yang bisa tembus ke Probo, saya dapat surat itu," kata Wafid.
sumber:http://www.tempo.co/read/news/2012/06/04/063408093/Mengurus-Tanah-Hambalang-Sampai-ke-Dukun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar